Website Resmi 

DINSOS PMD BATENG

Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bangka Tengah

 

 

35,10,0,50,1
25,600,60,0,3000,5000,25,800
90,150,1,50,12,30,50,1,70,12,1,50,1,1,1,5000
0,2,1,0,2,40,15,5,2,1,0,20,0,1
Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Dinas Sosial Pemberdayaan Massyarakat dan Desa
Dinas Sosial Pemberdayaan Massyarakat dan Desa
Dinas Sosial Pemberdaaan Masyarakat dan Desa
Dinas Sosial Pemberdaaan Masyarakat dan Desa
Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Berita Terkini Seputar Desa

Agenda DINSOS PMD

 

Sen Sel Rab Kam Jum Sab Min
1
2
3
4
5
6
7
8
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

SID Desa se Bangka Tengah

Situs Resmi DINSOS PMD Bangka Tengah

Sample Content 8

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec sit amet nibh. Vivamus non arcu. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam dapibus, tellus ac ornare aliquam, massa diam tristique urna, id faucibus lectus erat ut pede. Maecenas varius neque nec libero laoreet faucibus.

Sample Content 7

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec sit amet nibh. Vivamus non arcu. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam dapibus, tellus ac ornare aliquam, massa diam tristique urna, id faucibus lectus erat ut pede. Maecenas varius neque nec libero laoreet faucibus.

Sample Content 6

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec sit amet nibh. Vivamus non arcu. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam dapibus, tellus ac ornare aliquam, massa diam tristique urna, id faucibus lectus erat ut pede. Maecenas varius neque nec libero laoreet faucibus.

cloud

Membangun Indonesia dari Pinggiran Melalui Desa

Membangun Desa dari Pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan Desa dalam kerangka negara kesatuan adalah salah satu point Nawa Cinta Presiden Jokowi. Lahirnya Undang-Undang Desa No 6 Tahun 2014 disambut sangat baik oleh seluruh kalangan baik aparat pemerintah pusat maupun daerah serta masyarakat. Desa yang sebelumnya tidak punya banyak dana, sekarang berlimpah dana. Pertanyaannya adalah mampukan desa mengelola dana tersebut secara efektif dan efisien?. Berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah baik pusat maupun daerah untuk mensosialisasikan tentang Undang-Undang Desa. Pemerintah banyak bekerjasama dengan pihak Perguruan Tinggi, Profesi seperti Ikatan Akuntan Indoensia (IAI), maupun bekerjasama dengan kelompok 

APBDesa adalah dokumen publik yang seharusnya dikelola secara partisipatif, transparansi dan akuntabel. Rakyat yang hakikatnya pemilik kekuasaan tertinggi harus diajak bicara bagaimana mengelola anggaran desa baik dari sisi penerimaan maupun pengeluaran. Jika hal ini dilakukan secara baik maka masyarakat desa akan semakin percaya dan yakin bahwa kepentingan publik lah yang menjadi prioritas pembangunan bukan kepentingan aparat. Perencanaan yang disusun di desa harus disesuaikan dengan potensi yang ada di desa. Baik potensi sumber daya manusianya maupun sumber daya alamnya.  Semangat yang harus di kedepankan adalah “pembangunan dari masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat"

Tujuan utama “desa membangun” yang diamanatkan dalam desentralisasi adalah untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat desa, termasuk didalamnya adalah mengurangi kemiskinan yang selalu menjadi isu hangat di pemerintahan. Visi dan keyakinan seorang kepala desa harus mengarah kepada penanggulangan kemiskinan dan mencapai kesejahteraan rakyat desa.

 Oleh karena itu perencanaan desa (APBDesa) menjadi instrumen penting bagi kesejahteraan rakyat desa, karena perencaan tersebut akan terimplementasi dalam APBDesa yang kemudian akan terprogram menjadi kegiatan-kegiatan yang strategis di desa tersebut. Berbagai kelemahan yang masih muncul seyogyanya terus di upayakan untuk diperbaiki dengan cara meningkatkan kualitas partisipasi masyarakat, memperkuat pelembagaan partisipasi, melakukan transparansi dan inovasi kebijakan yang terus 

Dengan demikian dapat di simpulkan bahwa perencanaan pembangunan sangat penting sebagai awal membangun Indonesia dari pinggiran melalui desa. Lebih dari 80 persen penduduk tinggal di desa. Desa menjadi garda terdepam dari sistem pemerintahan Republik Indonesia yang keberadaannya menjadi ujung tombak dalam pelaksanaan demokratisasi. 

Praktek pelaksanaan pemerintah desa merupakan cerminan dari membuminya demokrasi dalam pemerintahan. Jika di ibaratkan dalam komoditi, maka pemerintah desa adalah etalase dari komoditi tersebut. Atau dengan kata lain kualitas pelaksanaan demokrasi pemerintah nasional sebenarnya dapat dilihat dari praktek demokrasi di pemerintah desa. Semoga dengan adanya Undang-Undang Desa membawa berkah tersendiri bagi kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat desa